Tepat pada hari Hak Asasi Manusia sedunia, yakni pada 10 Desember 2024, Ordo Serikat Yesus resmi meluncurkan lembaga riset terbarunya, Pusat Riset dan Advokasi bernama PRAKSIS. Peresmian diawali dengan perayaan ekaristi di Kapel Kolese Kanisius, Jakarta dengan konselebran utama Provinsial Serikat Yesus Rm Benediktus Hari Juliawan SJ.
Seusai ekaristi, seratus lebih tamu memenuhi ruangan pertemuan di lantai 9 Gedung Ignatius menyaksikan peresmian lembaga riset sekaligus mengikuti diskusi pemaparan hasil riset perdana PRAKSIS bertajuk : Mencari Demokrasi yang Memajukan Kebaikan Bersama.
Dalam paparannya, Romo Beni menyampaikan alasan kenapa PRAKSIS dibentuk. Berikut, pengantar yang disampaikan Provinsial di buku laporan hasil riset PRAKSIS :
Apakah Gereja Katolik punya suara dan perlu bersuara dalam pembangunan demokrasi di Indonesia? Pertanyaan ini kerap dilontarkan orang dalam forum-forum internal Gereja. Sebagian bertanya dengan nada ragu karena tidak yakin Gereja punya wibawa di ruang publik sekular. Sebagian lagi dengan nada khawatir karena sebagai minoritas Gereja sebaiknya cari aman saja dengan membonceng suara mayoritas.
Dalam sejarah Republik Indonesia, Gereja Katolik pernah tampil publik lewat Partai Katolik dan politisi politisi di kabinet, membawa nama dan kepentingan Katolik. Pada masa Orde Baru, identitas Katolik itu perlahan hilang dan menjelma dalam gerakan-gerakan sosial berciri developmentalis dan lobi-lobi elit di balik layar. Dalam masa ini yang berkembang adalah artikulasi kepentingan Katolik yang makin sempit sementara kesejahteraan dan keadaban bersama disuarakan lewat narasi yang berciri nasionalis, seolah-olah Gereja tidak punya sumbangan khas.
Reformasi membuka kembali gerbang politik identitas, namun sayangnya yang tumbuh adalah suara yang cenderung sektarian. Perkembangan ini mengkhawatirkan dan manifestasi Katolik di ruang publik mudah dituduh mengibarkan bendera politik identitas yang sama kerdilnya. Dalam suasana seperti itu Gereja memilih bergabung dengan gerakan kebhinekaan yang membela minoritas.
Bercermin dari pengalaman itu, Gereja Katolik Indonesia sebenarnya ikut membentuk dan dibentuk oleh dinamika politik ekonomi negeri ini. Meskipun terkesan malu-malu dan cari teman, Gereja sebenarnya punya sumbangan. Sama halnya bahwa Gereja juga belajar dari interaksi dengan kekuatan-kekuatan sosial keagamaan lain di tengah masyarakat. Gereja Katolik Indonesia tidak bisa sekedar menumpang; Gereja adalah bagian tak terpisahkan dari Bangsa Indonesia.
Salah satu pelajaran berharga adalah bahwa kehadiran Gereja dihargai justru bila membawa identitas yang jelas. Gereja mempunyai tradisi refleksi yang diterangi oleh prinsip-prinsip moral dalam Ajaran Sosial Gereja. Dalam refleksi tersebut Gereja menimbang peran dan tindakannya di tengah masyarakat berhadapan dengan ancaman tribalisme dan cita-cita memajukan kebaikan bersama. Tradisi ini membentuk perspektif Katolik dalam melihat realitas masyarakat. Inilah harta kekayaan Gereja yang layak dibagikan.
Dalam konteks itulah Praksis didirikan dan melakukan penelitian ini. Gereja ikut berperan membentuk model demokrasi yang sekarang berkembang di Indonesia, for better or worse, maka Gereja ikut bertanggungjawab. Semoga ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk mendialogkan kepentingan Gereja dan kepentingan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama.
